desain grafis: Rori Efendi

Jurnalis dituntut dapat menyajikan informasi yang mengungkapkan kebenaran dan berpihak kepada masyarakat. Namun dalam praktiknya, jurnalis sering kali dihantui ancaman kekerasan oleh pihak tertentu yang merasa terusik dengan kerja-kerja jurnalistik itu.

Saban kali peringatan Hari Kebebasan Pers sedunia pada 3 Mei, pembahasan yang senantiasa mengemuka adalah kekerasan terhadap jurnalis. Praktik kekerasan yang muncul tidak hanya sekadar berbentuk serangan verbal atau serangan fisik, juga sampai berujung penghilangan nyawa. Kekerasan itu jelas mengancam kerja jurnalis untuk menguak kebenaran.

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku Sembilan Elemen Jurnalisme menempatkan kebenaran sebagai kewajiban pertama jurnalisme. Maka sudah jadi barang pasti seorang jurnalis agar mendapatkan informasi yang benar serta akurat terhadap suatu peristiwa. Karena itulah kemudian, salah satu fungsi pers yakni sebagai kontrol sosial.

Namun dalam prakteknya, ada saja sejumlah pihak yang merasa jurnalis adalah benalu yang dapat menimbulkan kerugian bagi mereka. Bagi mereka yang merasa dirugikan itu, cara paling ampuh untuk menyetop upaya ‘pembongkaran rahasia’ – katakanlah demikian – oleh jurnalis adalah dengan menghentikan si jurnalis itu lewat kekerasan dan ancaman-ancaman. Ancaman-ancaman dan kekerasan seperti ini tentu saja menghambat kerja-kerja jurnalis dan otomatis membungkam kemerdekaan pers.

Sejarah kekerasan terhadap jurnalis sudah begitu panjangnya. Pada masa orde baru jurnalis harus berhadapan dengan pemerintahan yang otoriter. Upaya pembungkaman terhadap pers dilakukan melalui kekerasan, pensensoran, sampai pembredelan dan pencabutan izin usaha media massa. Praktik itu semacam lumrah demi menjaga kelanggengan kekuasaan. Memasuki era reformasi, dengan situasi keterbukaan yang lebih baik, ternyata tidak banyak menghentikan kekerasan terhadap jurnalis. Praktik pembungkaman terhadap jurnalis tetap saja terjadi.

Data bidang advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI)  Indonesia yang tertera di situs aji.or.id menuliskan sebanyak 773 kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi sepanjang tahun 2006 sampai dengan tahun 2020. Kekerasan terbanyak berupa kekerasan fisik, pengusiran atau pelarangan liputan, ancaman teror, serangan, dan perusakan dan/atau data hasil peliputan. AJI juga telah melakukan pemantauan kasus kekerasan terhadap jurnalis sejak tahun 1997, ditemukan fakta bahwa jumlah kasus kekerasan tidak pernah kurang dari 30 kasus per tahun.

Salah satu yang cukup disesalkan adalah praktik impunitas dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis. Dalam catatan AJI Indonesia, dari 12 kasus pembunuhan jurnalis sejak 1996, terdapat delapan pembunuhan jurnalis yang terbengkalai dan para pelakunya belum diadili.

Sementara itu, derdasarkan hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, pada indikator kebebasan dari kekerasan tahun 2018 memperoleh nilai 71.49 sedikit turun dibanding tahun 2017 (73.07), namun masih lebih tinggi dibanding indeks tahun 2016 (68.35). Dalam penjelasan survei itu disebutkan: “Meskipun tergolong dalam kondisi ‘baik’, masih ada catatan terkait indikator kebebasan dari kekerasan ini. Faktanya, kekerasan terhadap wartawan masih terjadi dan menjadi ancaman bagi kebebasan pers di Indonesia.”

Upaya pembungkaman pada pers melalui tindakan kekerasan terhadap jurnalis itu tidak hanya sekadar mencederai kemerdekaan pers, namun juga merupakan pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi yang sedang diliput atau dipublikasikan jurnalis. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) pada pasal 19 menyebutkan, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan (informasi) dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas negara.”

Oleh karena itu, menjaga kebebasan pers sudah selayaknya jadi fokus utama pemerintah terutama aparat penegak hukum. Impunitas pada pelaku kekerasan terhadap jurnalis adalah bentuk ketidakseriusan dalam menjaga kemerdekaan pers. Pada akhirnya akan memancing pihak lain untuk terus melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Ketegasan aparat penegak hukum pada kasus kekerasan terhadap jurnalis adalah kata kunci agar kejadian itu tidak terulang lagi di masa depan. Bagaimana pun perlindungan terhadap jurnalis sangat dibutuhkan, undang-undang pers menekankan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, dan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.

Satu hal penting lainnya, semua pihak harus menyadari mekanisme dalam kerja jurnalistik. Jika ada satu pemberitaan yang kurang tepat, ada alur yang harus diikuti; antara lain menggunakan hak jawab, bukannya grasa grusu marah-marah, mengancam, dan membunuh jurnalis. Pers juga bukanlah seorang dewa yang pasti benar, pihak tertentu dan masyarakat umum bisa memberikan koreksi, dan pers harus mau rendah hati menerima koreksi itu sepanjang tetap pada kaidah jurnalistik yang tepat.

Di sisi lain, pers juga harus mengedepankan kebebasan yang bertanggungjawab. Oleh karena itu, dalam setiap praktik kerjanya, penting bagi jurnalis memegang teguh kode etik jurnalistik dan undang-undang pers. Juga mencari berita yang benar-benar untuk kepentingan umum atau masyarakat, seperti salah satu elemen jurnalisme di buku Bill Kovach dan Tom Rosenstiel bahwa loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat. Keberpihakan terhadap masyarakat itulah yang harus terus dijaga dengan tetap mengedepankan praktik jurnalistik benar.

Kekerasan yang kerap menghantui kerja jurnalis selalu jadi masalah pelik bagi seorang jurnalis saat ingin menyajikan informasi yang tepat dan akurat. Di satu sisi ia harus mengedepankan kerja jurnalistiknya, dan di sisi lainnya keamanan dan bahkan nyawanya bisa terancam. Pada akhirnya, perlindungan terhadap kerja jurnalis menjadi salah satu syarat yang harus diwujudkan agar kemerdekaan pers bisa berjalan seutuhnya.

Rony Fernandez
Latest posts by Rony Fernandez (see all)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *