desainer grafis: Wibisono Setiyoadi

Belum terasa makan jika belum makan nasi” adalah kalimat yang rasanya akrab di telinga kita. Nasi bagi hampir 260 juta warga Indonesia masih menjadi primadona pokok sampai saat ini. Data dari Badan Pusat Statistika (BPS) menunjukan, pada tahun 2017 rata-rata konsumsi beras nasional diperkirakan mencapai 22,28 juta ton beras per tahun, angka yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara dengan konsumsi beras terbesar ketiga di dunia.

Kenapa masyarakat sangat bergantung pada beras sebagai makanan pokok? Apakah beras memanglah makanan pokok nenek moyang kita?

Menurut peneliti sagu Indonesia Prof. Nadirman Haska, beras mulai meluas di Indonesia sejak dibawa oleh para pedagang India ke Indonesia beberapa abad silam. Hal ini bisa dibuktikan dari relief di Candi Brobudur tentang palma kehidupan, yakni nyiur, lontar, aren, dan sagu. Beras kemudian menjadi komoditi atau hasil tani utama pada masa Kerajaan Majapahit.

Lantas, apa makanan pokok masyarakat Indonesia sebenarnya?

“Sagu itu makanan asli Indonesia. Itu terpahat jelas di relief Candi Borobudur. Saat kerajaan Hindu masuk, orang India bawa beras ke sini,” kata Nadirman. Menurutnya, dari awal sebelum makan nasi, masyarakat Indonesia sudah terlebih dahulu makan sagu. Fakta sejarah itu tak lepas dari cadangan pohon sagu alami yang dimiliki Indonesia. Perlu diketahui, Indonesia memiliki 1,4 juta hektar (ha) lahan sagu yang tersebar di hutan tropis Sumatera, Kalimantan, Maluku hingga Papua (Papua dan Papua Barat menyimpan cadangan 1,2 juta ha).

Menurut A.M.P.A Scheltema, pejabat Biro Pusat Statistik Hindia Belanda yang mengawasi Pertanian Pribumi, meski sebagian masyarakat masih memandang beras sebagai komoditas utama perdagangan, dan terdapat jumlah produksi beras yang besar pada distrik tertentu, namun rakyat setempat lebih memilih sumber pangan yang lebih murah seperti jagung dan singkong. “Dapat dikatakan bahwa beras belum menjadi makanan utama bagi sebagian besar penduduk pribumi, setidaknya sampai paruh pertama abad ke-19, dan bahwa makan nasi menjadi semakin penting dalam seratus tahun terakhir adalah akibat perluasan sawah secara besar-besaran,” tulis A.M.P.A Scheltema dalam Konsumsi Pangan Penduduk Pribumi di Jawa dan Madura termuat di Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia suntingan Pieter Creutzberg dan J.T.M van Laanen.

Perluasan sawah dan politik beras yang dijalankan dari masa ke masa memaksa masyarakat mengonsumsi beras bahkan hingga pelosok penghasil sagu. Pada tahun 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka ribuan hektar sawah di Papua yang secara kultural tidak dekat dengan penduduk sana. Dalam pelaksanaannya, proyek yang disebut Merauke Integrated Rice Estate itu kerap berhadapan dengan sejumlah masalah. Di antaranya lahan yang dibuka berkaitan dengan tanah adat yang sakral dan tempat-tempat untuk tanaman sagu, bahan makanan pokok warga setempat.

Lain lagi dengan Joko Widodo. Saat menghadiri panen raya padi di area 300 hektar, Kampung Wapeko, Distrik Kurik, Marauke, pada 10 Mei 2015 lampau, telah melihat potensi luas lahan yang bisa dimanfaatkan dalam rangka Merauke Integrated Food and Energi Estate (MIFEE).

Dalam memuluskan program ini dan mencapai target swasembada pangan tahun 2017 yang dicanangkan Jokowi sebagai program prioritas kedaulatan pangan dalam Nawacita, tentara dikerahkan guna membantu petani menggarap sawah. Pengerahan sejumlah Babinsa (Bintara Pembina Desa) dituangkan dalam kerjasama antara Kementerian Pertanian dan TNI Angkatan Darat, tentu kebijkan ini menuai banyak kritik, salah satunya karena memancing kesan petani adalah subjek pemalas dan personel TNI mendapatkan tugas ekstra di luar tugas pokok.

Niat baik membantu petani lewat kerja sama ini tidak selamanya berdampak positif. Dorongan negara agar petani meningkatkan produksi padi dengan menggenjot tiga kali panen dalam setahun tidak semudah hitung-hitungan angka semata. Pelibatan TNI untuk menggarap sektor pertanian berimplikasi juga pada kebijakan pemerintah daerah. Salah satu kasus itu mencuat di Sumatera Barat. Gubernur Irwan Prayitno mengeluarkan surat edaran pada 6 Maret 2017 yang mengancam pengambilalihan lahan petani oleh TNI jika lahan sawah dibiarkan kosong lebih dari 30 hari pasca panen. Selain poin pengambilalihan lahan, surat edaran itu menyebutkan pula klausul pembagian hasil 80 persen untuk TNI dan 20 persen untuk pemilik lahan. Tujuan surat edaran ini semata-mata memenuhi target produksi padi di Sumatera Barat pada 2017, yakni 3 juta ton.

Hal yang masih sama dan tidak pernah berubah tentang politik beras dari zaman dahulu adalah selalu menguntungkan pihak penguasa dan petani hanya sebagai objek pembangunan, negara gagal memahami jika hubungan petani dengan lahan mereka lebih dari sekedar hubungan ekonomis, kesejahteraan petani ditentukan dari seberapa besar kebijakan pemerintah berpihak pada petani.

Pembangunan pada sektor pertanian semestinya menggunakan prinsip bahwa kemanusiaan adalah subjek dari pembangunan itu sendiri, kebijakn pertanian seharusnya tidak lagi berupa kebijakan top-down, namun sebaliknya kebijakan pertanian harusnya menggunakan konsep bottom-up di mana petani berhak ikut berdialog dalam menentukan nasib mereka sendiri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *