desainer grafis: Ahmad Khairul Fareza / Fotografer: Alfian Romli

RUU itu sudah menjadi UU pada Senin lalu (05/10/2020). Berwujud semacam aturan perbudakan berselimut modernitas. Aksi digelar oleh Buruh, Mahasiswa, dan Rakyat di mana-mana sebagai bentuk penolakan terhadap UU kontroversial itu. Aksi-aksi yang digelar selain belum ditanggapi dengan serius oleh pemerintah, juga meninggalkan luka dan darah di tubuh para demonstran. Mereka ditendang, dipukul, diculik, pokoknya represifitas yang begitu kejam dari para provokator dan aparat terekam secara nyata.

Sejahat apakah isi UU Cipta Kerja itu sehingga ditentang mati-matian oleh para demonstran? Berikut poin-poinnya:

  1. Poin didasarkan per satuan waktu. Ketentuan membuka ruang adanya upah per jam. Ketika upah dibayarkan per jam, maka otomatis upah minimum akan hilang.
  2. Upah minimum hanya didasarkan pada UMP, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dihapus.
  3. Sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum dihilangkan.
  4. Tidak ada denda bagi pengusaha yang terlambat membayar upah.
  5. Pekerja yang di-PHK karena mendapatkan Surat Peringatan Ketiga tidak lagi mendapatkan pesangon.
  6. Pekerja yang mengundurkan diri tidak mendapatkan apa-apa.
  7. Pekerja yang di-PHK karena terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan tidak lagi mendapatkan pesangon.
  8. Pekerja yang di-PHK karena perusahaan tutup disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaaan memaksa (force majeur), tidak lagi mendapatkan pesangon.
  9. Pekerja yang di-PHK karena perusahaan pailit tidak lagi mendapatkan pesangon.
  10. Pekerja yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya tidak lagi diberikan sejumlah uang sebagai pesangon.
  11. Pekerja yang di-PHK karena memasuki usia pensiun tidak lagi diberikan sejumlah uang sebagai pesangon.
  12. Pekerja yang di-PHK karena mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja ketika di-PHK tidak lagi mendapatkan pesangon.
  13. Pekerja yang di-PHK karena mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja ketika di-PHK tidak lagi mendapatkan pesangon.
  14. Membebaskan kerja kontrak di semua jenis pekerjaan.
  15. Outsourcing bebas dipergunakan di semua jenis pekerjaan dan tidak ada batas waktu.
  16. Kewajiban TKA untuk memahami budaya Indonesia hilang. Dengan demikian, TK tidak diwajibkan bisa berbahasa Indonesia.

 

Sumber: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dikutip Merdeka.com

lasingan
Latest posts by lasingan (see all)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *