desainer: Deddy Kurniawan

 

Sebelum memulai tulisan ini, mari kita definisikan dulu arti mabuk sebenarnya. Menurut KBBI, mabuk memiliki arti; berbuat di luar kesadaran, lupa diri. Kalau kata guru ngaji saya, apa saja yang dilakukan/konsumsi berlebihan itu tidak baik, apalagi sampai membuat mabuk. Kalau kata Marx lain lagi, kekuasaan memproduksi candu paling memabukkan untuk rakyat, yakni agama. Anjay.

Pertanyaannya bukankah akan sederhana saja; apakah kita harus menenggak minuman beralkohol dulu agar hanyut dalam kondisi mabuk itu?

RUU PMB akhirnya menjadi perbincangan setelah diwacanakan semenjak 2009 lalu. Tahun yang sama ketika Barack Obama dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44. Lama juga ya nunggunya sampai Amerika mau pelantikan Presiden lagi lho. Perbincangan tentang RUU PMB dimulai oleh 212 Anggota DPR yang terdiri dari 18 anggota Fraksi PPP, 2 anggota Fraksi PKS, dan 1 anggota Fraksi Gerindra. Uhuk, Partai Idaman nggak ikut nih? Hehehe…

Dalam perbincangan tersebut, kesemua anggota DPR ini berupaya merealisasikan aturan yang melarang siapa pun untuk memproduksi minuman beralkoloh, melarang orang mengonsumsi alkohon (kecuali; kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan di tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan), serta membatasi perederan minuman beralkohol.

Sejauh pembahasan RUU PMB, ada beberapa pasal yang menohok baik bagi produsen minuman keras, pedagang minuman keras, hingga konsumen minuman keras. Misalnya pada Pasal 18 Bab IV, mengatakan bahwa siapa saja yang memproduksi bisa dipenjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Lanjut pada Pasal 19 Bab VI, orang yang memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan menjual minuman beralkohol, bisa dijerat pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Dan pada Pasal 20 Bab VI, siapa saja yang mengonsumsi minuman beralkohol akan dipidana penjara paling sedikit 3 bulan dan paling lama 2 tahun atau didenda paling sedikit 10 juta dan paling banyak Rp 50 juta. Huft. Sampai keringetan nulisnya akutu.

Jadi begini. Beberapa waktu lalu saya dan teman-teman saya sedang minum brem dalam rangka merayakan bulan purnama. Brem adalah minuman lokal yang terbuat dari frementasi ketan putih atau hitam atau boleh juga disebut tape. Di Lombok, brem dikategorikan ke dalam minuman keras meski keberadaannya sudah menjadi konsumsi warga lokal semenjak berabad-abad lalu. Sekadar mengingatkan. Kali aja ada yang belum tau karena keseringan nyentuh botol kaca.

Brem memang sering menjadi penyebab beberapa kasus kriminal oleh para pelaku yang mabuk sebagaimana maksud dan alasan RUU PMB dibuat. Di sisi lain, brem menjadi bagian dari pendapatan ekonomi masayarakat yang nyaris sulit diputus karena usaha ini kadang dilakukan secara turun-menurun. Menghentikan peredaran brem artinya memutus rantai ekonomi masyarakat.

Penjual brem tidak terpusat pada satu tempat saja. Umumnya di pasar atau kadang di rumah para pengepul atau di rumah produsennya langsung. Relokasi penjualan brem ke tempat pariwisata belum tentu bisa menjadi solusi, karena tidak semua tempat pariwisata dekat dengan lokasi produksi brem yang niscaya pasti menambah biaya transportasi untuk setiap pengantarannya, dan belum lagi harga sewa tempat untuk berjualan di daerah-daerah pariwisata pastilah mahal. Apalagi Lombok punya tajuk wisata halal. Walaupun wisata halal Lombok tidak bisa dibandingkan dengan Aceh. Aceh masih nomor satu perihal halal dan mengharamkan.

Nah, kalau sudah begini kan susah. Padahal pemerintah menginginkan masyarakat meningkatkan ekonominya secara mandiri melalui usaha-usaha kecil yang dilakukan di tiap-tiap daerah. Lha, ini sudah mandiri, melestarikan budaya pula, mestinya dapat dukungan dong. Memposisikan minuman beralkohol sebagai musabab kerusakan moral bangsa pun juga adalah bentuk generalisasi belaka. Kebanyakan denger Mirasantika sih.

Tapi lagi-lagi, fakta berkata lain, memang banyak sih para pemabuk yang menyebalkan dan kadang ugal-ugalan setiap kali pulang dari acara mabuk-mabukan. Tingkah mereka sama menyebalkannya dengan orang-orang yang merokok sambil berkendara.

Rasanya pemerintah dan DPR benar-benar harus mengambil keputusan secara moderat. Pokoknya rantai ekonomi masyarakat harus menjadi pertimbangan penting. Asumsi yang mengatakan bahwa miras adalah sumber kriminalitas dan kemiskinan tidak sepenuhnya benar. Sebab, hancurnya sumber ekonomi masyarakat akibat RUU PMB jauh lebih berbahaya.

Toh kalau orang-orang kaya bilamana pusyeng dengan duniawinya akan pergi ke tempat hiburan malam untuk cari miras yang berbotol kaca, kami yang rakyat akar rumput ini boleh juga dong mengonsumsi miras versi kami yang terkemas di botol plastik. Meski kadang pakai centong dan bambu.

Saya berani bertaruh, setiap daerah pasti memiliki minuman semacam brem. Dan minuman ini sulit sekali dicabut dari akarnya. RUU PMB masih terlalu cepat dua puluh tahun untuk berhadapan dengan loyalitas rakyat terhadap minuman-minuman seperti brem yang sudah ada berabad-abad lalu. Seperti Luffy ketika berhadapan dengan Kaido.

Kalau kekhawatiran pemerintah terhadap peredaran miras akibat tingginya kasus kriminal yang disebabkan para pemabuk, maka pemerintah tidak boleh memandang realitas tersebut dengan hanya mengenakan kacamata kuda, yang mengira kasus-kasus kriminal hanya terjadi di akar rumput. Pemerintah harus pula menengok kiri-kanan. Jangan-jangan sobat-sobat di parlemen juga tak kalah banyak membuat kasus-kasus kriminal dengan versi mabuk kekuasaan. Eaaa… Suuzon adalah jalan ninjaku.

Ambilkan gelas, dek. Ambilkan gelas.. dumtak dumdung…

Robbyan Abel R

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *